Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) tengah mempersiapkan pengembangan 4 zona pengembangan pariwisata di Hutan Bowosie.
Pengembangan area di lahan hutas seluas 400 hektar tersebut untuk menghadirkan kawasan pariwisata berkelanjutan, berkualitas dan terintegrasi di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Diperkirakan akan ada 10 ribu tenaga kerja yang terserap dalam pengembangan pariwisata Hutan Bowosie.
Baca juga:
* Presiden Serahkan SK Hutan Sosial dan TORA, Total Luas 520 Ribu Hektare
Direktur Utama BPOLBF, Shana Fatina mengatakan, perhitungan tersebut adalah hasil analisa dari BPOLBF. Didasarkan pada kebutuhan pembangunan dan kebutuhan daya tarik wisata yang akan tersuguhkan di kawasan seluas 400 hektar.
“Hal tersebut tentunya akan berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Dan menekan tingkat pengangguran di Labuan Bajo, Flores dan NTT pada umumnya,” kata Shana Fatina dalam keterangan tertulis, Rabu (02/03).
Shana Fatina memaparkan, nantinya bukan hanya kebutuhan SDM yang besar di kawasan tersebut. Namun juga terdapat kebutuhan supply hasil kerajinan tangan, hasil peternakan dan pertanian, juga atraksi budaya dan lainnya.
“Akan terjadi perputaran ekonomi di kawasan tersebut, hasil UMKM di Labuan Bajo akan terserap di kawasan tersebut.” kata Shana Fatina.
“Tidak kalah pentingnya desa-desa di sekitar akan ditata dan dilibatkan, seperti kebutuhan SDM, supply logistik, produk kreatif, seni budaya, kebutuhan homestay, dan sebagainya,” ujarnya.
Pengembangan tersebut, Shania menjelaskan, adalah berdasar amanah Presiden Joko Widodo.
Yaitu melalui Perpres Nomor 32 Tahun 2018 dengan penetapan pengelolaan dilakukan oleh Badan Pelaksana yang dibentuk pada tahun 2019. Dalam perper tersebut diatur tentang perubahan status dan pemanfaatan 400 hektar hutan Bowosie di Kabupaten Manggarai Barat.
“Paling sedikit 136 hektare akan diberikan Hak Pengelolaan kepada Badan Otorita. Dan sisanya dikelola menggunakan skema izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan- Pemanfaatan Jasa Lingkungan (PBPH-JL) sebagai wisata alam.” Shana menjabarkan.
Pengembangan kawasan ini, Shana menerangkan lebih lanjut, akan dibagi dalam 4 zona. Yaitu meliputi zona cultural district, adventure district, wildlife district, dan leisure district.
“Semua pembangunan ini tentunya mengedepankan prinsip keberlanjutan lingkungan. Dan menjadi komitmen BPOLBF dalam mengembangkan kawasan pariwisata berkualitas di hutan Bowosie,” Shana Fatina memastikan.
“BPOLBF telah berkoordinasi dengan para ahli untuk bisa memanfaatkan dan juga menjalankan Perpres ini.” Shana menerangkan.
“Dengan prinsip pembangunan berkelanjutan sehingga kelestarian lingkungan terjaga dan dampaknya bisa dirasakan warga lokal.” urainya.
Baca juga:
* Menparekraf: Gua Batu Cermin Destinasi Wisata Edukasi di Labuan Bajo
Di banyak wilayah Indonesia, kata Shana, pariwisata terbukti bisa melestarikan alam dan budaya. Juga sekaligus bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Destinasi BPOLBF Konstant Mardinandus Nandus menambahkan telah melakukan berbagai studi dan analisis dampak lingkungan.
“Dalam pengembangan kawasan otorita, kami juga melakukan studi hidrogeologi terpadu dan analisis dampak lingkungan.” Konstant mengungkapkan.
“Sehingga kita bersama-sama bisa menjamin kelestarian mata air yang ada di kawasan tetap terjaga dan tidak akan mengganggu suplai untuk warga setempat.” Kata Konstant.
Pengembangan pariwisata kawasan Hutan Bowosie, Konstant menuturkan, masuk dalam prinsip keberlanjutan lingkungan hidup.
“Sebab itu rencana pembangunan ditetapkan koefisien dasar bangunan dan luas area terbangun sangat rendah di setiap zona, guna tetap mendukung fungsi ekologi kawasan hutan tersebut.” Kata Konstant.
Adapun rincian persentase pengembangan kawasan wisata Hutan Bowosie ini adalah sebagai berikut, zona budaya 6,51% dari 26 hektar dan 22,23% dari 88,73 hektar.
Zona santai 5,13% dari 20,49 hektar dan 10,60% dari 42,32 hektar.
Zona alam 22,36% dari 89,25 hektar.
Zona petualangan 33,17% dari 132,43 hektar.
Rencana pembangunan ke kawasan ini, kata Konstant, akan dimulai pada bulan Maret 2022. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan pembangunan dan penataan sarana prasarana pariwisata.
“Pembangunan tersebut ditargetkan akan selesai pada tahun 2024. Penyerapan tenaga kerja dipastikan akan dimulai sejak awal pembangunan dikerjakan,” ujarnya.
Kepala Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo, Paulus Nurung, mengatakan bahwa masyarakat sekitar kawasan Hutan Bowosie sangat mendukung pembangunan ini.
“Mereka berharap bisa membuka lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa mereka.” kata Paulus.
Paulus juga berharap pembangunan pariwisata di Labuan Bajo ini bisa dinikmati semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat desa.
“Kami masyarakat desa menginginkan pariwisata bisa berimbas ke desa, tidak hanya datang ke Labuan Bajo, sewa kapal kunjungi hewan Komodo dan balik pulang.” Kata Paulus.
“Ada lama tinggal di Labuan Bajo, berinteraksi dengan kami dan terjadi perputaran ekonomi di sini. Hasil pertanian maupun peternakan kami bisa terserap,” Paulus berharap.
Untuk diketahui, BPOLBF telah menyelesaikan proses Amdal dan telah mendapatkan izin lingkungan hidup dari Pemkab Manggarai Barat dengan Nomor DPMPTSP.503.660/018/VII/2021 Tanggal 29 Juni 2021.
Baca juga:
* BPDASHL WSS Gelar Camping RHL di Bukit Kendeng, Bangun Semangat KTH dan Pokdarwis
Sedangkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2012 dan Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Manggarai Barat juga telah menetapkan kawasan hutan Nggorang Bowosie seluas 400 Ha yang merupakan wilayah pengembangan BPOLBF sebagai kawasan hutan produksi/kawasan pariwisata bukan sebagai kawasan lindung.
Bagaimana menurutmu pengembangan pariwisata Hutan Bowosie? Tenaga kerja yang diserap dan meningkatkat perekonomian masyarakat?
