Desa Kelawi, desa dengan andalan wisata Pantai Minang Rua, resmi menjadi Desa Inklusi Keuangan. Demikian setelah Gubernur Lampung Arinal Djunaidi meresmikannya, Senin (14/08/2023) kemarin.
Selain Desa Kelawi, turut diresmikan pula Desa Bumi Daya dan Desa Seloretno. Yang semuanya berada di Lampung Selatan. Peresmian ini dilakukan di Pantai Minang Rua, Desa Kelawi, sekaligus Kick-Off Bulan Inklusi Keuangan Provinsi Lampung Tahun 2023.
Baca juga:
* Lampung Sundanese Art Festival 2023, Jadi Ajang Promosi Budaya dan Wisata
Diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Kusnardi, Gubernur Arinal Djunaidi mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Khususnya kepada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung yang selalu bersinergi bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk membangun Lampung mewujudkan rakyat Lampung berjaya.
“Gubernur Arinal mengatakan, Provinsi Lampung memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa di pedesaan. Sehingga sebagian besar penduduknya bermata pencaharian terutama pada sektor pertanian.” Kata Kusnardi, membacakan sambutan tertulis Gubernur Lampung.
“Oleh karena itu untuk mendorong terjadinya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kita harus melakukan penguatan yang dimulai dari desa. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan sudah menjadi komitmen sejak awal kepemimpinan Gubernur Arinal,” Kurnardi menyampaikan..
Menurut Gubernur, komitmen tersebut tertuang dalam Misi Kelima Pemerintah Provinsi Lampung. Yaitu Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan. Pelaksanannyanya melalui program Kartu Petani Berjaya, Smart Village atau Desa Cerdas berbasis digital dan lainnya.
“Alhamdulillah ada kemajuan yang dialami oleh desa-desa. Saat ini di Provinsi Lampung sudah tidak ada lagi desa berstatus sangat tertinggal. Sebagian besar sudah berkembang maju bahkan mandiri,” tegasnya.
Selaras dengan upaya mendorong perekonomian desa, menurut Gubernur Arinal Djunaidi, tentunya diperlukan ekosistem keuangan inklusi di wilayah pedesaan. Karena masyarakat desa memerlukan suatu pemahaman tentang sistem keuangan dari segi pengelolaan, permodalan atau pengembangan usaha.
“Dengan diresmikannya 3 desa inklusi keuangan hari ini, tercatat sudah 16 desa inklusi keuangan yang tersebar di 4 Kabupaten di Provinsi Lampung. Saya berharap kita dapat terus mengembangkan program ini di desa-desa lain di Provinsi Lampung. Sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” Kusnardi menyampaikan.
Kusnardi mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Lampung dan berbagai pihak sudah bekerja keras sejak tahun 2022. Hasilnya, Pemprov Lampung menerima penghargaan Pemerintah Provinsi dengan strategi terbaik dalam pencapaian penyaluran KUR Tahun 2022. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
Pemprov Lampung juga memperoleh Penghargaan Lencana Abdi Ekonomi Desa dari Kementerian Desa, sebagai tanda komitmen dan kerja keras dalam membina inovasi pelayanan BUMDes melalui Elektronik Samsat Desa dalam pengelolaan pemungutan pajak kendaraan bermotor.
Sementara itu Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung, Bambang Hermanto menerangkan bahwa, OJK terus mengembangkan program-program yang bertujuan mengurangi kesenjangan akses keuangan. Hal ini dilaksanakan bersama pemerintah daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Program-program tersebut mendorong peningkatan literasi inklusi keuangan masyarakat desa. Bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akses pembiayaan dengan biaya yang rendah. Serta untuk mengurangi praktek investasi ilegal dan pembiayaan rentenir yang marak di daerah.
Salah satu program yang digagas oleh TPAKD di Provinsi Lampung adalah ekosistem keuangan inklusif di wilayah pedesaan. Program ini bertujuan agar masyarakat pedesaan mendapatkan edukasi literasi keuangan. Serta masuk ke dalam ekosistem keuangan inklusif melalui peningkatan literasi keuangan masyarakat desa di Provinsi Lampung.
“Program ini berjalan dengan nama desa inklusi keuangan. Saat ini terdapat 16 Desa inklusi keuangan di Provinsi Lampung, yang tersebar di 4 Kabupaten. Yang dapat melaksanakan melayani transaksi keuangan di bidang perbankan melalui Agen Laku Pandai dan juga transaksi di pasar modal melalui gerai investasi Desa maupun komunitas investor desa,” paparnya.
“Hari ini beberapa kegiatan telah dan akan dilakukan di tiga desa inklusi keuangan yang akan diresmikan. Antara lain penyaluran KUR kepada 78 debitur di tiga wilayah desa dengan total penyaluran sebesar 4,56 miliar oleh Bank Lampung dan BRI,” imbuhnya.
“Serta penambahan 6 agen Laku Pandai, Brilink dan L-smart, penyerahan 2.300 lembar saham, pembukaan galeri investasi Desa. Lalu penandatanganan komitmen pencanangan literasi dan inklusi pasar modal kepada 1000 perangkat dan masyarakat desa. Juga nanti kita resmikan pengelolaan Bank Sampah yang terintegrasi layanan keuangan,” ia memaparkan
Kepala OJK Lampung juga melaporkan bahwa OJK bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota terus melakukan kerjasama. Antara lain optimalisasi penyaluran KUR yang dalam 4 tahun terakhir ini terus meningkat dan selalu melebihi target di atas 100% dari mulai 5,33 triliun realisasi tahun 2020 realisasi 104%.
Tahun 2021 7,11 triliun dengan realisasi 119%, Tahun 2022 10,9 triliun dengan realisasi 105,11%. Dan tahun 2023 targetnya sudah meningkat menjadi 12,48 triliun. Diharapkan bisa melebihi target yang direncanakan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK RI Friderica Widyasari Dewi, mengatakan bahwa TPAKD diharapkan dapat mendukung amanat presiden dalam peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekenomian Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif, guna mendukung target inklusi keuangan tahun 2024 sebesar 90%.
Baca juga:
* Menghidupkan Kembali Wisata Mangrove Pandan Alas Sriminosari Lamtim
Dalam acara yang berlangsung meriah ini juga dilakukan penyaluran KUR secara simbolis kepada 12 orang warga Desa Wisata Kelawi. Seperti yang diketahui, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno telah meresmikan Desa sebagai salah satu desa wisata terbaik dari 75 Desa se-Indonesia dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI).
Tanda peresmian kegiatan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Kusnardi, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung Bambang Hermanto, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Udaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK RI Friderica Widyasari Dewi, beserta seluruh tamu undangan yang hadir melakukan pemukulan cetik dan pelepasan penyu.
.){kind=link}