Traveler atau wisatawan udah banyak yang membicarakan Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang akan diberlakukan pada 2025. Bagaimana jika biaya liburan menjadi lebih mahal dari sebelumnya.
Kementerian Pariwisata (Kemenpar) ternyata juga memberikan perhatian khusus akan hal tersebut.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana memastikan pihaknya akan mencari solusi untuk mengurangi dampak negatif terhadap sektor pariwisata, disamping menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah tersebut,
Menteri Widiyanti menyatakan pihaknya tentu saja mendukung kebijakan pemerintah tersebut.
Tetapi, jika ini berdampak pada sektor pariwisata, ia akan berupaya memberikan solusi kepada masyarakat. Seperti menyiapkan paket wisata murah.
“Nanti kita bicarakan mekanismenya,” ujar Widiyanti di Kantor Kemenparekraf, Minggu (22/12/2024), dikutip dari kanal YouTube Kemenparekraf.
Sementara itu, Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa, menegaskan pentingnya langkah antisipatif untuk menjaga target kunjungan wisatawan domestik (wisnus) dan internasional.
Menurutnya, dampak kenaikan PPN ini akan lebih terasa pada wisatawan lokal, yang telah menunjukkan tren menahan pengeluaran untuk kebutuhan nonesensial.
Wamen Ni Luh Puspa menjanjikan ihaknya akan membahas lebih lanjut dampak serta langkah-langkah yang perlu diambil.
Salah satunya, menurutnya, adalah dengan menyiapkan paket wisata menarik yang mendorong masyarakat tetap memilih destinasi dalam negeri.
Ni Luh menambahkan, data menunjukkan bahwa masyarakat cenderung mengurangi pengeluaran untuk hiburan dan wisata.
Menurut pendapatnya, paket wisata hemat dan promosi destinasi lokal akan menjadi strategi utama untuk menjaga minat masyarakat tetap tinggi.
Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemenpar, Vinsensius Jemadu, turut menyoroti potensi pergeseran pola konsumsi akibat kenaikan PPN ini.
Ia memprediksi wisatawan mungkin akan beralih dari layanan premium ke layanan dengan harga lebih terjangkau.
Kenaikan PPN ini akan menciptakan shifting atau pergeseran demand. Mereka yang biasanya memilih produk premium kemungkinan akan beralih ke layanan yang lebih ekonomis.
Ditabahkannya, ini menjadi tantangan bagi pelaku usaha pariwisata untuk menyesuaikan strategi.
Kemenpar berkomitmen untuk terus mengembangkan paket-paket wisata yang kompetitif guna menjaga daya tarik pariwisata Indonesia di tengah perubahan kebijakan ekonomi.
Target peningkatan jumlah kunjungan wisatawan tetap menjadi prioritas, sekaligus memastikan sektor ini tetap berkontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.
Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% ini juga menjadi alas an bagi Siska, traveler asal Bogor, yang sering pelesiran di dalam negeri.
Siska berharap ada solusi nyata dari Kementerian Pariwisata dalam menyikapi kemungkinan kenaikan Harga komodasi hingga transportasi wisata.
Dirinya pun mengaku harus menunda beberapa rencana perjalanan yang sudah dibuat.
“Kita lihat dulu saat penerapan kenaikan PPN ini. Semoga saja tidak sampai memengruhi rencana perjalanan wisata banyak orang,” ujarnya.