Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan Kawasan Konservasi di Perairan Wilayah Timur Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dengan total luasan mencapai 138.561,42 hektare.
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2022 ini adalah untuk mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota.
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL), Victor Gustaaf Manoppo, mengatakan penetapan Kawasan konservasi di perairan wilayah timur pulau Bintan bertujuan untuk melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan keanekaragaman hayati laut. Yang meliputi ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan habitat asuhan ikan.
Baca juga:
* Gernas BBI “UKM Kepri Without Border”, Mirroring dengan Event di Singapura
”Penetapan kawasan konservasi wilayah timur pulau Bintan untuk mendukung hasil tangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711, yang termasuk dalam zona penangkapan ikan untuk industri yang dibatasi jumlah penangkapannya dengan berbasis pada kuota penangkapan,” ujar Victor di Jakarta, Senin (25/4/2022).
“Prinsip dari kawasan konservasi adalah spill over effect atau dampak limpahan, pada kawasan yang dilindungi. Stok ikan akan tumbuh dengan baik dan limpahan dari pertumbuhan itu akan mengalir ke wilayah di luar kawasan.” Victor menerangkan.
“Yang kemudian dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan tanpa mengurangi sumber pertumbuhan di daerah yang dilindungi,” imbuhnya.
Manfaat kawasan konservasi, Victor menambahkan, akan dirasakan secara nyata jika dikelola dengan baik dan dijaga kualitas perairannya.
Kawasan konservasi yang dikelola secara efektif akan mampu mendukung hasil tangkapan ikan di luar kawasan konservasi. Serta mengurangi tekanan penangkapan berlebih dan menjaga populasi ikan.
“Maka dari itu, kami mengharapkan komitmen dari Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau selaku pengelola kawasan konservasi daerah agar dapat melakukan pengelolaan secara berkelanjutan. Dengan melibatkan berbagai pihak dan tidak terlepas dari menjaga kualitas kawasan,” terangnya.
Sementara itu, Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (KKHL) Andi Rusandi mengungkapkan, perairan di wilayah timur Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau memiliki keunikan fenomena alam dan keunikan yang alami dan berdaya tarik tinggi.
Menurutnya, area ini berpeluang besar untuk menunjang pengembangan wisata perairan yang berkelanjutan.
“Berdasarkan keunikan wilayahnya, kawasan konservasi di wilayah timur Pulau Bintan dikelola sebagai Taman Perairan yang ditetapkan untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan/atau sumber daya ikan,” ungkap Andi.
Sampai tahun 2021, KKP telah menetapkan 79 kawasan konservasi. Dengan total luasan mencapai 13,93 juta hektare.
Selanjutnya pada 2022, KKP menargetkan penetapan kawasan konservasi seluas 2 juta hektare.
Lokasi kawasan yang akan ditetapkan berada di 19 provinsi. Yaitu Jawa Barat, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur.
Kemudian juga Maluku, DIY, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, NTB, NTT, Kalteng, Sultra, Sulsel, dan Papua Barat.
Penetapan kawasan konservasi sejalan dengan komitmen global di Convention on Biological Diversity (Aichi Target 11) dan Sustainable Development Goals 14.
Baca juga:
* Mendagri Pantau Langsung Nongsa Sensation Mulai Dipadati Wisman
Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan perlunya mendorong dan memprioritaskan keberlanjutan ekologi laut. Seiring dengan pemanfaatan laut secara optimal, baik dari aspek ekonomi maupun sosial budaya.
Dengan demikian, harapannya bukan hanya generasi saat ini yang bisa merasakan manfaat sumber daya kelautan dan perikanan. Namun juga generasi yang akan datang masih bisa menikmatinya.